REFLEKSI 1 TAHUN PELAKSANAAN UU SPPA: BERAWAL DARI KASUS RAJU VS EMAN


Tahun2006 silam, seorang bocah laki-laki kelas tiga SD bernama Muhammad Azwar alias Raju asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi headline berita sejumlah media nasional. Pasalnya, Raju harus masuk berurusan dengan pengadilan karena masalah klasik antar anak—perkelahiandi sekolah. Perkelahian antara Raju dengan Armansyah alias Eman, kakak kelasnya, sejatinya hanya berawal dariolok-olok dan bullying, sebelum kemudian berkembang menjadi masalah besar yang lebih serius.

Belakangan, anak desa biasa ini akhirnya harus ‘dipaksa’ duduk sebagai pesakitan di acara persidangan, menyimak tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, dan ditahan bersama-sama dengan para tahanan dewasa. “Aku lihat mereka memakai baju hitam panjang, di lehernya ada warna merah,” celoteh Raju saat menggambarkan pakaian yang dikenakan ole Tiurmaida Pardede, hakim tunggal yang memimpin proses persidangan dirinya.

Raju memang terkenal sebagai sosok anak nakal yang ditakuti oleh anak-anak sekitarnya.  Bersama dengan kakaknya, Raju seringkali membuat masalah dengan tetangganya sesama anak-anak.  Akibat perbuatan Raju, Iswandi—adik dari Armansyah alias Eman—tidak mau lagi pergi ke sekolah karena takut oleh Raju dan kakaknya.  Eman yang tidak terima, akhirnya harus berhadapan langsung dengan Raju. Meski berusia lebih tua, Eman, anak seorang pendera nira itu kalah tenaga dibandingkan Raju yang dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan. Raju berhasil menindih Eman, dan menghujam perut kakak kelasnya tersebut dengan menggunakan lutut berkali-kali.

Pihak Polsek dan aparat desa pun tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa meski tak kunjung berhasil. Awalnya, Ani Sembiring—ibu dari Eman dan Iswandi, hanya meminta ganti rugi berupa uang pengobatan kepada keluarga Raju sebesar Rp 500 ribu, yang seketika itu juga langsung ditolak oleh Saidah (ibu Raju), dengan alasan mereka tak punya uang. Berikutnya, upaya perdamaian ditempuh dengan melibatkan LSM setempat. Saat itu pihak LSM mengajukan biaya pengobatan ke pihak Saidah-Sugianto dengan angka yang lebih besar, Rp 3 juta, yang tentu saja jugaditolak oleh pihak Saidah.

Rupanya, kegagalan proses negosiasi ini tidak menghentikan proses pemberkasan di pengadilan yang terus mengalir hingga ke Kejaksaan Negeri Langkat. Berdasarkan hasil pemeriksaan anggota Badan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak (BAPAS), didapatkan informasi bahwa Raju bisa segera diproses di persidangan. Dalam keterangannya saat itu, pihak BAPAS menyatakan: ‘’Apabila memang terbukti bersalah, agar dapat diberikan tindakan dengn dikembalikan kepada orang tua, dengan pembimbingan diserahkan kepada BAPAS kelas I anak, orang tua, kejaksaan, serta aparat setempat, mengacu pada UU Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak’’ — UU peradilan anak yang berlaku saat itu.

Endingnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat-Langkat, Sumatera Utara, AP Frianto, melimpahkan berkas itu ke pengadilan. Raju dijerat pasal 351 KUHP soal penganiayaan. Persidangan bagi anak dilakukan secara tertutup dengan hakim tunggal Tiurmaida Pardede.

Kasus yang seharusnya diselesaikan dalam keluarga dan sekolah akhirnya harus diperpanjang hingga pengadilan. Pengadilan pun tidak peka melihat bahwa kasus ini cacat hukum, dengan melanjutkan acara sidang anak di bawah umur—bahkansempat menahan sang bocah bersama dengan tahanan orang dewasa.

Refleksi Pelaksanaan UU SPPA

Kasus Raju yang menjadi perhatian para aktivis anak secara nasional ini akhirnya muncul bagai fenomena gunung es terkait isu perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Kasus demi kasus terus bermunculan, terutama yang dikaitkan dengan usia anak dan perlakuan hukum yang harus diterima oleh para bocah pesakitan.

Momentum ini pun dijadikan aktivis anak untuk membuka kembali desakan kepada Pemerintah melakukan revisi Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997 yang dianggap belum berpihak pada perlindungan anak yang berhadapan hukum, baik anak sebagai pelaku, saksi maupun korban. Kasus peradilan anak yang seharusnya dapat diupayakan secara diversi, keadilan restorasi, maupun putusan hukuman bagi anak, tidak perlu berakhir dengan kontroversi apabila semua pihak mau mentaati prosedur hukum yang ada..

Tepat tanggal 30 Juli 2012 akhirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disahkansebagai pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 1997. UU ini diberlakukan 2 (dua) tahun setelah diundangkan—tanggal 30 Juli 2014, yang bertujuan untuk lebih memberikan upaya perlindungan yang komprehensif dan holistik atas anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun sayangnya,implementasi UU SPPA masih jauh dari yang diharapakan meski sudah menjelang 1 (satu) tahun diberlakukan.Berdasarkan penelusuran yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber,maraknya kasus perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABdH) masih berbanding terbalik dengan kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH), terutama jika dikaitkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)—termasuk juga sarana dan prasarana yang ada di kelembangaan APH.

Fakta yang ditemukan di lapangan oleh tim pemetaan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), banyak dari para Aparat Penegak Hukum yang masih gamang dalam menerapkan SOP bersama terkait SPPA. Kecenderungannya, setiap APH masih berupaya mempertahankan SOP masing-masing institusinya, yang pada akhirnya justru memunculkan gesekan-gesekan kecil antar lembaga.

Minimnya kesempatan seluruh elemen APH untuk bisa duduk dalam satu meja guna mensinergikan standar penanganan kasus yang sudah terbangun baik di masing-masing `intansi, semakin memperlebar jurang pemisah antar lembaga penegak hukum.  Nyata sekali diperlukan adanya satu pemahaman yang bisa merangkum dan kemudian dirumuskan dalam SOP bersama (baca: terpadu) mengenaialur penanganan perkara ABH.

UU SPPA juga dilahirkan tanpa persiapan lanjutan yang memadai. Setidaknya, ada tiga hal penting yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah terkait dengan implementasi pelaksanaan UU SPPA, yaitu mempersiapkan produk hukum pendukung, mempersiapkan peran aparat penegak hukum, serta mempersiapkan tempat penahanan dan pemasyarakatan anak.

Hal yang paling menarik untuk disorotiterkait hal ini adalah belum kunjung terbitnya PP dan Perpres yang mengatur mengenai pelaksanaan UU SPPA.  Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengaluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP), serta 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres)yang harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan.Itu berarti, idealnya PP terkait harus sudah adadan berlaku di tahun ini. Namun sayangnya, hingga saat inimasih belum terlihat pekembangan upaya perampungan PP tersebut.

Mungkin, bisa jadi PP merupakan kunci kesuksesan dari implementasi UU SPPA. Sebut saja, misalnya, PP yang diamanatkan dalam Pasal 15 UU SPPA tentang ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi atas proses pelaksanaan diversi. Tanpa adanya PP tersebut, maka klaim bahwa UU SPPA telah memperhatikan hak-hak anak dengan kehadiran mekanisme diversi, sangat mungkin hanya merupakan isapan jempol belaka.

Diversi dan Keadilan Restoratif

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa dalam SPPA wajib diupayakan diversi. UU SPPA telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.

Diversi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini semata-mata bertujuan agar hak-hak anak, baik anak selaku korban,saksi, maupun pelaku, dapat terlindungi demi masa depan mereka. Diversi jugabertujuan untuk memulihkan kembali keadaan tertib sosial di masyarakat karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak dengan diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensi atas penjatuhan pidananya.

Belum tersedianya PP sepanjang pelaksanaan SPPA, sejauh ini menjadikan diversi seolah merupakan pangkal terjadinyabenturan kepentingan antara satu APH dengan APH lainnya.  Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangkapenyamaan persepsi dan SOP tentang pelaksanaan diversi ini, misalnya,Perma No. 4 tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA (Perma Diversi), yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Setelah Perma Diversi dikeluarkan, praktis tidak ada lagi aturan teknis baru terkait Diversi yang dikeluarkan oleh Intitusi lain yang terkait dalam peradilan anak, termasuk Kementrian Hukum dan HAM yang seharusnya memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 UU SPPA.

Ada titik cerah pada Desember 2014, ketika Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.175 Tahun 2014, tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai SPPA. Salah satu fokus dari Perpres ini adalah memberikan kesepahaman bagi aparat penegak hukum terkait UU SPPA, termasuk upaya peningkatan kapasitas dalam penyelenggaran Diversi berdasarkan perpektif UU SPPA.

Hal ini menunjukan, telah ada upaya serius dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitas APH, terutama dalam hal Diversidi semua tingkatan proses peradilan pidana anak. Sejak diberlakukannya UU SPPA, peluang para APH untuk melakukan diversi menjadi sangat terbuka, termasuk oleh hakim anak di pengadilan negeri. Namun begitu, Perpres 175/2014 ini dirasa masih banyak menemui kejanggalan, utamanya dalam hal penyatuan visi bersama, terutama tentang diversi.  Aturan teknis berupa PP dianggap masih perlu untuk ditunggu masa terbitnya.

Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Negara dan Kementerian terkait dinilai terlalu lambat dalam merespon kebutuhan PP UU SPPA ini, hingga memunculkankeraguan di masyarakat dan para APH apakah PP bisa terbit dalam waktu dekat—atau sama sekali tidak akan pernah terbit.

Sesungguhnya, dorongan agar segera diterbitkannya PP UU SPPA sudah banyak dilakukan baik oleh para pihak APH, maupun masyarakat pemerhati masalah ini, mengingat tenggang waktu yang diberikan dalam amanat UU SPPA pasal 107 sudah berada diujung waktu, yaitu pada tanggal 31 Juli 2015.

Jika dalam waktu dekat PP berhasil diterbitkan, harapannya adalah PP yang nantinya dihasilkan bukan menjadi aturan yang “asal ada”. Jangan sampai Pemerintah mengambil resiko dengan mengesahkan Rancangan PP SPPA yang tidak jelas kualitas pembahasannya, karena terkesan tidak ada progres dalam pembahasannya, apalagi tidak ada itikad untuk mengundang lembaga terkait utk ikut terlibat membahas rancangan PP selama ini.

Saat ini Pemerintah seharusnya sudah mulai aktifdalam memberikan informasi terkait pembahasan PP SPPA, khususnya bagi lembaga atau institusi yang memiliki perhatian kepada anak.  Setidaknya, sudah ada informasi resmi terkait posisiRPP SPPA yang dilakukan secara terbuka melalui media maupun situs resmi milik Pemerintah. Ada baiknya pemerintah juga membuka peluang dengan melibatkan lembaga terkait untuk pembahasan RPP SPPA tersebut. Harapannya, tentu saja agar kualitas PP bisa terjamin dan teraplikasi baik di lapangan.

UU SPPA dan Hari Anak Nasional

Sejak awal disahkan, UU SPPA seperti gerbang awal untuk dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),yang dapat menjamin perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana dengan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik untuk anak.UU SPPA juga digadang-gadang menjadi regulasi yang propada hak anak yang mengadopsi berbagai prinsip-prinsip penting dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Pengesahan UU SPPA diklaim merupakan langkah maju dari Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak,yang jugamenjadi produk hukum yang membawa paradigma baru dalam bidang hukum.

Sejak tahun 1984, setiap tanggal 23 Juli, anak-anak di bumiIndonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN), atas dasar Keputusan Presiden RI No.44, tanggal 19 Juli 1984. Pemerintah menetapkan Hari Anak Nasional dengan maksud demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang sejahtera.

Indikator dari anak yang sejahtera adalah anak-anak yang gembira, sehat, dan terpenuhi segala kebutuhannya.Sebagai calon generasi masa depan bangsa, anak-anak memang perlu hidup sejahtera agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal menjadi orang dewasa yang bisa mengelola masa depan Indonesia dengan lebih baik pada masanya nanti.

Untuk bisa hidup sejahtera, anak-anak perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya secara penuh, antara lain hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak atas perlindungan.

Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk bisa terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Harapannya, agar generasi muda di masa datang bisa lebih mentaati hukum yang berlaku.

Implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anakharus bisa menjadi wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.Disahkannya UU SPPA ini bukan berarti Pemerintah sudah berhasil sepenuhnyamewujudkan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (AbdH). Pemerintah masih memiliki hutang-hutang untuk menjamin hak-hak ABdH dalamimplementasinya.Setiap ABdH wajib mendapatkan Bantuan Hukum, karena banyaknya anak-anak tersebut harus berteman dengan penjara karena pidana ringan. Banyak anak pelaku tindak pidana tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak untuk didampingi oleh Kuasa Hukum dan berhak mendapatkan Bantuan Hukum.

Sekedar mengingatkan kembali, Pemerintah masihdituntut untukmampu menyiapkan pendidikan khusus terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (AbdH) kepada para Aparat Penegak Hukum (APH), seperti polisi, jaksa, dan hakim.  Masyarakat juga harus mengambil peran secara aktif dalam mengawal implementasi  UU SPPA ini, karena baik buruknya akan berdampak langsung bagi anak-anak penerus generasi bangsa.(red)

Sumber: Laporan Utama Tabloid “Ayom” Komnas Anak Edisi Juli 2015