Mengurai Benang Merah: CATATAN “CACAT” PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

LPAK DEPOK – Tempora mutantur nos et mutamur in illis“—zaman akan berubah dan kita juga akan berubah bersamanya, merupakan bunyi pepatah latin yang pertama kali muncul dari buku William Harrison yang berjudul “Description of England” (1577.170).  Demikian pula sistem hukum yang berlaku di suatu negara yang akan selalu berubah dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian—sesuai dengan perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Tidak pernah ada sistem hukum yang besifat abadi di dalam suatu negara. Jika suatu sistem hukum dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka sistem hukum tersebut harus segera diubah dan disesuaikan dengan kondisi kekinian—itulah keunikan hukum. Hukum akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat atau wilayah (negara).

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang sudah lebih dari setahun diberlakukan sebagai dasar hukum anak  yang berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku, saksi, maupun korban) di Indonesia pun merupakan penyempurnaan (pengganti) dari undang-undang yang telah ada sebelumnya.  Undang-undang SPPA ini menggantikan undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak—biasa disebut sebagai UU Pengadilan Anak, yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sekaligus belum mampu secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini sendiri diterbitkan dengan maksud untuk bisa mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang belum bisa diwujudkan melalui undang-undang sebelumnya.

Dalam UU SPPA dinyatakan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari sebuah tindak pidana (Pasal 1 angka 2).  Namun, meski berbicara mengenai tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, secara umum titik berat UU ini adalah pada anak yang diduga keras menjadi pelaku dari tindak pidana—posisi anak sebagai saksi dan/atau korban dalam sebuah tindak pidana tidak dijelaskan secara detail meski mereka juga rentan dalam menerima kekerasan sepanjang proses peradilan pidana tersebut.

Sejak diberlakukannya UU SPPA, maka peradilan pidana anak yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama dimana setiap anak yang melakukan tindak pidana harus dibalas dengan hukuman balas yang setimpal (ius talionis)—sebagaimana halnya dengan perlakuan terhadap orang dewasa, praktis bergeser menjadi pendekatan sistem hukum yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih humanis, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang, yang akan dilakukan melalui upaya diversi.

Seperti yang telah diketahui bersama, substansi dasar yang diatur dalam UU SPPA, antara lain mengenai pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wadah penempatan sementara anak yang sedang menjalani proses peradilan, serta pengaturan tegas mengenai pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Diversi sebagai upaya untuk menghindakan dan menjauhkan anak dari proses peradilan.  Ujung dari upaya ini adalah untuk menghilangkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan anak bisa kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dikatakan komprehensif, karena didalam undang-undang ini seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk bisa menyelesasikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.  Seluruh jajaran instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, dituntut untuk mau terlibat aktif dalam upaya menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana. Seluruh aparat penegak hukum, khususnya  penyidik, penuntut umum, serta hakim—termasuk para advokat dan pendamping anak (bapas) yang akan terlibat aktif dalam menangani perkara anak, harus mengikuti pendidikan terkait pengadilan anak agar dapat memahami persoalan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh bunyi pasal-pasal dalam UU SPPA.

Masalah yang masih harus terus dipertanyakan adalah—sudah sejauh mana kesiapan instrumen-instrumen substansial tersebut dalam memperkuat pondasi percepatan pelaksanaan UU SPPA ini jika mengingat UU ini sudah lebih dari setahun diberlakukan, setelah sebelumnya dilakukan masa persiapan sepanjang dua tahun lamanya.

Beberapa Catatan ‘Cacat’

Seorang anak yang sudah berani melakukan tindak pidana di usianya yang masih sangat muda, tidak lagi dipandang sebagai seorang anak yang ‘jahat’ sehingga masyarakat tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang ‘penjahat’.  Label atau stigma ‘jahat’ yang melekat pada akhirnya akan membuat anak merasakan situasi tidak nyaman dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Perlu diingat, pelaku anak sesungguhnya adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, dimana anak dengan mudahnya terpengaruh dengan budaya konsumerisme tinggi sehingga sanggup mencuri, merampok, bahkan membunuh hanya sekedar untuk memenuhi semua keinginannya. Selain itu, tidak adanya panutan yang baik dalam keluarga (broken home) yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupannya, juga merupakan akar masalah utama dari munculnya fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak ini.

Faktor-faktor yang menyudutkan anak—yang membuat anak merasa mulai dikucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya tersebut, perlahan tapi pasti berubah menjadi obsesi luar biasa yang tumbuh dalam diri anak untuk bisa memperlihatkan eksistensinya sebagai manusia merdeka. Terdorong oleh keinginan yang kuat tersebut, mereka mulai melakukan berbagai macam tindak pidana, bergabung dengan teman-temannya yang senasib dan mulai membangun komunitasnya sendiri, seperti komunitas geng motor atau sekedar komunitas tongkrongan lokal antar kawan.

Anak-anak yang pada akhirnya harus tersangkut dengan masalah hukum, baik dalam posisinya sebagai saksi, korban, ataupun pelaku tindak pidana, ditegaskan oleh UU SPPA, harus disikapi secara khusus oleh semua pihak yang berwenang.  Seorang anak, meskipun dirinya seorang pelaku tindak pidana sekalipun, tidak semestinya dihukum seperti layaknya orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum karena tindak pidana yang dilakukannya harus mendapatkan penyelesaian yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan anak dalam melanjutkan kehidupannya kelak. Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan pun harus bertujuan untuk pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan—khususnya bagi anak, sejak tahap pra-ajudukasi, ajudikasi, dan post ajudikasi.

Namun demikian, UU SPPA yang sudah lama diberlakukan ini ternyata masih menyisakan beberapa catatan ‘cacat’ yang dalam beberapa kasus justru menjadi boomerang yang menyerang balik. Beberapa hal yang bisa dijadikan contoh, antara lain masih banyak perbedaan persepsi yang berkembang antar para aparat penegak hukum terkait langkah-langkah dalam penerapan upaya diversi, apalagi jika kasus harus ditinjau melalui banyak pendekatan hukum dan undang-undang yang berbeda, termasuk belum banyaknya aparat penegak hukum yang sudah mengikuti pendidikan terkait pengadilan anak dan bersertifikat—kondisi ini dikarenakan terlalu sedikitnya pendidikan pengadilan anak yang telah digelar sehingga memperkecil peluang dan memperketat persaingan antar aparat penegak hukum.

Masih terlalu sedikitnya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang telah terbentuk sebagai wadah penempatan sementara anak yang sedang menjalani proses peradilan, berbanding terbalik dengan angka anak yang tersangkut dengan masalah hukum dan harus direhabilitasi yang justru semakin banyak jumlahnya.  Jumlah yang tidak kunjung seimbang ini juga bisa menjadi catatan penting.

Catatan lainnya, belum maksimalnya upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum.  Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya sebaran advokat yang tersedia di kabupaten/kota yang ada diseluruh Indonesia. Jumlah fakultas hukum serta layanan organisasi-organisasi bantuan hukum juga tidak menjangkau hingga ke polsek-polsek dan hanya terpusat di kota-kota besar saja

Disamping itu, masih dibolehkannya perlakuan penahanan terhadap anak sampai adanya upaya penangguhan penahanan dari orang tua anak yang berkonflik hukum tersebut, padahal upaya penahanan dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum haruslah menjadi upaya terakhir dan merupakan pengecualian—hanya terhadap tindak pidana tertentu dan dalam situasi tertentu. Dan, catatan terakhir, adanya masa transisi selama 5 tahun dimana pemerintah dan pengadilan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan UU terbaru ini  dalam waktu 5 tahun—apakah cukup.

Khusus meninjau catatan terakhir, apakah masa transisi selama 5 tahun tersebut sudah dipandang cukup sebagai masa untuk menyesuaikan diri—sepertinya, tidak. Indikatornya, hingga bulan Desember 2011 baru tersedia 62 Bapas di seluruh Indonesia, sementara, jika dihitung sejak disahkannya UU No 3 Tahun 1997, kenaikan jumlah Bapas sangat tidak signifikan. Apalagi, UU ini membebankan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setiap kota/kabupaten harus memiliki Bapas sendiri.  Ini sama artinya, pada tahun 2017 harus ada ratusan jumlah Bapas yang sudah harus dibangun oleh pemerintah, sesuai dengan jumlah kota/kabupaten yang ada di Indonesia.

Begitu juga masalah infrastruktur SDM di Pengadilan, dimana UU ini mewajibkan agar ada Hakim Anak di setiap PN yang ada di Indonesia.  Namun, apakah penyediaan hakim anak ini dapat terselesaikan dalam waktu 5 tahun jika mengingat untuk menjadi hakim anak mestinya diperlukan kualifikasi khusus, termasuk syarat telah mengikuti pendidikan terpadu tentang peradilan anak.

Interpretasi yang Beragam

Untuk bisa menghindarkan anak dari stigma ‘jahat’ yang melekat padanya, maka untuk setiap tindak pidana yang dilakukan anak harus bisa diselesaikan melalui upaya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sayangnya, diversi seringkali hanya dimaknai sebagai kesepakatan untuk bisa mencapai perdamaian antara pihak korban dan anak (pelaku). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa basis diversi dalam UU ini bukan lagi untuk kepentingan terbaik bagi anak, melainkan hanya mengedepankan kesepakatan antara korban dan/atau keluarga korban dengan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Dalam UU ini disebutkan, kesepakatan diversi hanya bisa dilakukan jika perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara, untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, tidak perlu kesepakatan dengan korban pada proses upaya diversinya.

Secara kasat mata, kebijakan terkait diversi ini terlihat mampu mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku. Namun, jika ditinjau lebih jauh lagi melalui harmonisasi antar UU—dimana banyak kejahatan yang bahkan bisa jadi tanpa korban dan sudah ditentukan ancaman hukum minimum dan maksimumnya, maka kesepakatan diversi dengan mempertimbangka berbagai syarat tadi mungkin saja tidak bisa terlaksana. Harus diakui, sejauh ini harmonisasi antar UU yang berlaku di Indonesia memang masih menjadi salah satu problem yang mendasar dan krusial di negeri ini.

Sebut saja UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan ini sebenarnya merupakan kejahatan tanpa korban. Namun, berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban dan bukan pelaku, dimana paling banyak anak-anak yang terkena tindak pidana ini dijerat dengan Pasal 111-112 dengan ancaman pidana minimum 4 tahun penjara dan pidana maksimum 12 tahun penjara.

Atau, jika kita bicara masalah ‘pencabulan’ yang dilakukan oleh sesama anak, dimana dalam aktifitas tersebut tidak ditemukan adanya unsur kekerasan maupun tipu muslihat karena dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam konteks ini, seringkali para pihak—terutama pihak perempuan (biasanya memposisikan dirinya sebagai korban tindakan cabul), tidak mampu meninjaunya secara bijak dan cenderung menggunakan instrumen hukum pidana untuk bisa memenjarakan pihak laki-laki (yang diposisikan sebaga pelaku pencabulan) meski dalam hal ini kedua pihak sama-sama melakukan perbuatannya secara sadar atas dasar suka sama suka. UU Perlindungan Anak masih sering digunakan sebagai dasar hukum untuk bisa menjerat perbuatan ini yang ironisnya dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan dan bujuk rayu—dan pelaku (anak laki-laki) tetap dipidanakan.

Hal yang tidak kalah penting adalah terkait bantuan hukum yang wajib diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan atas anak yang sedang berkonflik dengan hukum, termasuk pendampingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.  Sesungguhnya, dasar rujukan pemberi bantuan hukum pada UU SPPA ini adalah UU Bantuan Hukum yang tidak hanya mengakui advokat. Namun begitu, dalam prakteknya upaya bantuan hukum ini masih saja sulit untuk diterapkan karena sebaran advokat yang tidak merata di seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan hanya terkonsentrasi pada beberapa kota besar yang merupakan pusat bisnis saja.

Sekedar indikator, meski Jakarta Selatan menjadi kota yang memiliki jumlah advokat terbanyak, namun tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah tersebut mendapatkan pendampingan untuk setiap tingkat pemeriksaan. Pada kondisi ini seharusnya UU SPPA juga mendorong kewajiban bantuan hukum dengan cara membatalkan semua proses pidana yang dilakukan tanpa hadirnya advokat dan/atau pihak lainnya yang dapat berfungsi selaku pemberi bantuan hukum, karena hanya dengan cara inilah negara dapat mengedepankan keadilan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Satu lagi yang menjadi penting untuk dipertanyakan adalah masalah penahanan anak. Bukan mengecualikan—yang berarti secara prinsip harus dihindari, UU SPPA justru membolehkan penahanan sampai dengan adanya upaya penangguhan penahanan dari orang tua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.  Padahal, upaya penahanan dalam konteks anak berkonflik dengan hukum seharusnya hanya bisa dilakukan sebagai upaya terakhir dan merupakan pengecualian hanya terhadap tindak pidana tertentu dan dalam situasi tertentu saja.  Hingga saat ini, sistem penahanan di Indonesia seringkali mendapat intepretasi beragam diantara para penegak hukum, dimana penempatan tahanan di tempat-tempat penyidikan telah menjadi salah satu sumber kerentanan terjadinya penyelewenangan hukum dan penyalahgunaan perlakuan—dan, berdasarkan laporan yang diterima, polisi menduduki tempat teratas sebagai pelaku penyiksaan.

Meski UU SPPA menyebutkan bahwa anak dapat ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), namun UU ini sama sekali tidak melarang penahanan anak di ruang-ruang tahanan yang terdapat di kepolisian. Penempatan penahanan anak di LPAS atau LPKS bukan dinyatakan ‘wajib’ namun dinyatakan sebagai ‘dapat’ yang berarti membuka ruang untuk penempatan anak yang ditahan di ruang-ruang tahanan yang dikelola oleh Kepolisian.

Belum lagi masalah kelebihan kapasitas napi yang ditampung di rumah-rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Meski KUHAP tidak pernah mensyaratkan bahwa penahanan harus dilakukan di rumah tahanan, namun pada prakteknya setiap aparat penegak hukum lebih memilih menempatkan tahanan di rumah-rumah tahanan. UU SPPA semestinya meng’haram’kan tindakan penahanan kepada anak kecuali dalam kondisi tertentu dan sangat khusus, karena menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum di balik terali besi bukanlah solusi yang baik.

Dipaksakan Untuk Berlaku

Belum lagi masalah kesiapan daerah dalam penyelenggaraan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wadah penempatan sementara anak yang sedang menjalani proses peradilan yang ditujukan untuk proses pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi anak sejak tahap pra-ajudukasi, ajudikasi, dan post ajudikasi—termasuk mengarahkannya untuk kepentingan terbaik serta menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang masa depan anak. Di tempat tersebut, anak akan mendapatkan pendidikan, latihan keterampilan, dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pada bulan Agustus 2015 lalu, dipusatkan di Kota Bandung, Jawa Barat, dilakukan peresmian serentak 33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B, dimana 18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini.   Di setiap lokasi LPKA, diselenggarakan  pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD, SMP) dan SMA serta pendidikan non formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP, dan Paket C untuk tingkat SMA—termasuk pembinaan kepribadian berupa pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan keterampilan yang terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian serta teknologi informasi, dan lain sebagainya.

LPKA harus pula memperhatikan sisi kebutuhan psiko-sosial anak, seperti penyelenggaraan sesi konseling, kunjungan, asimilasi dan reintegrasi sosial, rekreasi, komunikasi, perawatan, termasuk pengawasan dan penegakan disiplin anak—termasuk membuat pertimbangan pemberian remisi, grasi, peninjauan kembali pada anak yang sedang menjalani proses peradilan.

Jika kita bicara kesiapan aparat penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum, serta hakim anak yang harus mengikuti pendidikan terkait pengadilan anak agar dapat memahami persoalan anak yang berhadapan dengan hukum secara maksimal—terutama menyangkut syarat serta kondisi anak yang boleh dan tidak boleh dijatuhi hukuman, maka komposisinya masih jauh panggang dari api.  Pasalnya, sampai dengan hari ini jumlah anak yang berhadapan dengan hukum masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah  aparat penegak hukum yang telah tersertifikasi.

Jumlah pelatihan terkait peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang sudah terlaksana sejauh ini baru pada tingkat pusat (untuk kesiapan aparat penegak hukum tingkat provinsi), dan belum menyentuh hingga tingkat kabupaten/kota. Kondisi ini tentunya ikut menghambat kesiapan aparat penegak hukum, terutama dalam hal kwantitas/jumlah aparat yang siap untuk beracara demi kepentingan terbaik bagi anak. Per-Oktober 2015, BPSDM Hukum dan HAM baru menyelesaikan diklat terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait angkatan VII selama 13 hari dengan 40 orang peserta yang berasal dari provinsi Bali, DKI Jakarta, Kalimantan, serta D.I. Yogyakarta.

Terlepas daripada itu, data yang dilansir dari Sistem Database Pemasyarakatan per Juni 2015 menyebutkan, ada sekitar 3.276 anak berada di lapas/rutan yang tersebar di seluruh wilayah negara, dimana 909 diantaranya telah menerima Remisi Anak saat peringatan Hari Anak Nasional bulan Juli lalu. Bandingkan dengan jumlah aparat penegak hukum seta instansi terkait yang sudah bersertifikat dan siap beracara demi kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia.  Lalu, coba sandingkan data-data tersebut dengan jumlah LPAS dan LPKA yang ada, dimana disetiap lokasinya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten serta koordinasi antar aparat penegak hukum dan peran masyarakat luas sehingga dapat terwujud satu sistem penanganan anak berhadapan dengan hukum yang sistematis, komperehensif, berkesinambungan, dan terpadu.

Dengan kondisi demikian, tidaklah berlebihan jika pada akhirnya muncul anggapan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini terkesan dipaksa untuk berlaku ditengah ketidaksiapan infrastruktur negara. dalam implementasinya. Atau, kalaupun tidak ingin disebut demikian, berarti negara dan pemerintah-lahyang terlalu lamban meresponnya.

Sebenarnya, jika saja semua pihak bisa bekerja secara pararel, maka semua catatan ‘cacat’ tersebut tentunya bisa disempurnakan secara lebih cepat—misalnya dengan memberdayakan peran pemda dalam melakukan diklat terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bekerja di wilayahnya.

Semoga…

Indryarko½LPAK DEPOK

25 Mei 2016